1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat  dalam merumuskan kebijakan,
2. mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan  umum, kepegawaian, dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris  Kecamatan mempunyai fungsi:
   1. Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan Kecamatan; dan
   2. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian perangkat  Kecamatan.
4. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :
   1. Menyusun program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan  dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
   4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala seksi lingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyiapkan konsep keputusan, intruksi, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan camat  dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
   6. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
   7. Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku,
   8. kebijakan yang ditetapkan atasan dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
   9. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,  keuangan, kearsipan, perpustakaan,perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
   10. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah (lakip) kecamatan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lain;
   11. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
   12. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan  penampilan kerja;
   13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian  yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempuyai tugas:
   1. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan  hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan  tugas;
   3. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan  Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   4. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan  pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
   5. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   6. menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan untuk  kelancaran pelaksanaan kegiatan di kecamatan;
   7. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan untuk  menghindari penyimpangan;
   8. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
   9. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan,  menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban yang lain sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
   10. menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing  Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan;
   11. menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis  Dinas/Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
   12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   13. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum,  organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil  evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan  tugas;
   4. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
   6. Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana,  pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan;
   7. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga  kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
   8. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
   9. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),  nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
   10. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
   11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas  pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan umum dan desa / kelurahan, administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemandirian politik.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
   1. Menyusun program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan  arahan / petunjuk baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
   4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah dinas yang  lain yang berkaitan dengan tugas camat di bidang pemerintahan;
   6. Menyusun konsep rencana pembinaan pemerintahan umum dan desa/kelurahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dengan menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan upaya penyelesaiannya agar diketahui perkembangan pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan desa/kelurahan;
   8. Membantu peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Kartu Tanda  Penduduk (KTP), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Akta Kelahiran dan lain-lain sumber pendapatan yang sah;
   9. Mengimpun, mengolah menyusun dan laporan kependudukan dan data monografi  kecamatan untuk disajikan sebagai data kependudukan;
   10. Menyiapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian perangkat desa dan kepala desa agar dapat berjalan dengan lancar;
   11. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan  Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka kemandirian desa;
   12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Kepala  Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
   1. Menyusun program kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan hasil  evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan  tugas;
   4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk palaksanaan dan naskah dinas yang lain yang berkaitan dengan tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   6. Melaksanakan pembinaan terhadap pengaman desa/kelurahan melalui sistem  keamanan lingkungan, perlindungan masyarakat, penerangan jalan agar tercipta rasa aman dan tenteram;
   7. Memfasilitasi terhadap penyelesaian perselisihan / persengketaan yang antar warga  untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum di proses melalui jalur hukum;
   8. Membantu mempersiapkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala  daerah, pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perintah atasan;
   9. Melaksanakan kegiatan upaya meningkatkan kemandirian partai, pembinaan kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan pembinaan Ketuhanan di wilayah kecamatan;
   10. Membantu pelaksanaan usaha-usaha preventif apabila terjadi / diperkirakan terjadi  bencana alam;
   11. Melaksanakan pembinaan kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) agar berdaya guna dan berhasil guna;
   12. Mengamankan dan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain di wilayah kecamatan agar tercapai sasaran yang diharapkan;
   13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   14. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PEMBANGUNAN

1. Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
   1. menyusun program kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna  meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
   4. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
   6. menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;
   7. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan lancar;
   8. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan pembagunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat;
   9. membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat,  perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di wilayah kecamatan;
   10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   11. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
   12. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   13. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala  Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
   1. Menyusun program kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil evaluasi  kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
   4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan  ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
   6. Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan di wilayah kecamatan;
   7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada atasan;
   8. Menyusun konsep peningkatan kualitas sumber daya perangkat desa, Lemabaga Desa, pemberian bantuan sosial serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya untuk kesejahteraan dan peningkatan sumber daya aparat desa / masyarakat;
   9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
   11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Seksi Pelayanan umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas  pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan desa/kelurahan, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
   1. menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Umun berdasarkan hasil evaluasi  kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan  perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
   3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk / arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
   4. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di tingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
   5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
   6. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum yang meliputi pelayanan kependudukan,  kebersihan, perizinan di kecamatan;
   7. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan  yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
   8. Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta  keindahan di wilayah kecamatan;
   9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga;
   10. Memberikan pembinaan di bidang kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat;
   11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas  bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
   12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan  kebijakan;
   13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
   14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.